1. Afrika Selatan
A.
Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Afrika Selatan
1. Sistem
pemerintahan Presidensial
2. Presiden
sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
3. Presiden
merupakan pemimpin partai mayoritas di parlemen
4. Afrika selatan
menerapkan sistem politik demokrasi anti-apartheid
5. Bentuk negara
Afrika selatan adalah kesatuan
6. Bentuk
pemerintahan negara Afrika selatan adalah republik
7. Sistem
kepartaiannya multipartai
8. Perdana
menteri sebagai kepala eksekutif di masing-masing provinsi
9. Para menteri
bertanggung jawab kepada presiden
10. Parlemen di Afrika terdiri dari
2 bagian yaitu, majelis nasional dan dewan nasional provinsi
11. Setiap provinsi di Afrika Selatan
memiliki satu penggubal UU negeri dan majelis eksekutif yang diketuai
oleh Perdana Menteri
12. Sistem pemilu secara perwakilan
proporsional
13. Pemilu diadakan setiap 5 tahun sekali
dan rakyat yang berumur 18 tahun ke atas diwajibkan untuk ikut
14. Pemilu terakhir pada April 2004,
dimana partai ANC memenangkan kursi parlemen (69,68%)
15. Partai ANC bersama partai kebebasan
Inkatha (6,97%) membentuk aliansi pemerintahan.
16. Partai oposisi utama termasuk :
Aliansi demokrat (12,37%), Demokrat bebas atau ID (1,73%), Partai Nasional Baru
atau NNP (1,65%), dan Partai Demokratik Kristen Afrika atau ACDP (1,6%)
17. Jumlah lembaga legislatif di Afrika
selatan adalah 400
18. Afrika selatan memiliki 3 ibukota
yaitu legislatif, ekskutif dan yudikatif
19. Jumlah provinsi di Afrika selatan ada
9
20. Jumlah anggota dewan nasional adalah
310
B.
Persamaan dan Perbedaan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Afrika Selatan
|
No
|
Keterangan
|
Sistem Pemerintahan
Indonesia
|
Sistem Pemerintahan
Afrika Selatan
|
|
1.
|
Kepala Pemerintahan
|
Presiden
|
Presiden
|
|
2.
|
Kepala Negara
|
Presiden
|
Presiden
|
|
3.
|
Bentuk Negara
|
Kesatuan Desentralisasi
|
Kesatuan dengan 9 provinsi
|
|
4.
|
Bentuk Pemerintahan
|
Republik
|
Republik
|
|
5.
|
Sistem Pemerintahan
|
Presidensial (masa jabatan 5 tahun)
|
Presidensial (masa jabatan 5 tahun)
|
|
6.
|
Eksekutif
|
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang
dipilih langsung oleh rakyat.
|
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang
dipilih oleh Majelis Nasional.
|
|
7.
|
Legislatif atau Parlemen
|
Bikameral (yaitu DPR dan DPD, anggota DPR dan DPD menjadi
anggota MPR).
|
Bikameral (terdiri dari Majelis Nasional dan Dewan Nasional
Provinsi).
|
|
8.
|
Yudikatif
|
Mahkamah Agung, Badan Peradilan dibawahnya, dan Mahkamah
Konstitusi.
|
Constituonal Court dan spreme court.
|
|
9.
|
Lambang Negara
|
Pada bentuk dasar (bentuk burung yang kepalanya sama-sama
menghadap ke kanan serta burungnya memiliki jambul dibelakang kepalanya.
|
Pada bentuk dasar (bentuk burung yang kepalanya sama-sama
menghadap ke kanan serta burungnya memiliki jambul dibelakang kepalanya.
|
|
10.
|
Semboyan
|
Bhineka Tunggal Ika (Walau Berbeda-beda tapi tetap satu jua).
|
Ike E Xarra Ike (Walau berbeda-beda tapi tetap satu jua).
|
2. Australia
A.
Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Australia
1. Australia merupakan
negara berbentuk monarki konstitusional dengan sistem parlementer
2. Sistem
pemerintahan : parlementer
3. Bentuk negara
: federasi
4. Australia
terdiri dari 6 negara bagian yang menjadi negara federasi
5. Kepala negara
Australia adalah kepala negara inggris
6. Sistem
parlemen yang terdiri dari dewan perwakilan dan senat
7. Kekuasaan
eksekutif dijalankan oleh menteri yang diangkat oleh parlemen
8. Menteri
bertanggungjawab penuh pada parlemen
9. Australia
merupakan negara persemakmuran inggris
10. Australia memiliki konstitusi
tertutulis/UUD
11. UUD Australia berisi rumusan
tanggungjawab pemerintah federal, yang mencakup hubungan luar negeri,
perdagangan, pertahanan dan imigrasi
12. Sistem pemerintahan Australia
dibangun atas tradisi demokrasi liberal
13. Terdapat 3 tingkat pemerintahan di
Australia yaitu, federal, negara bagian/teritori, lokal
14. Pemerintah Federal menerapkan
hukum yang dibuat oleh parlemen persemakmuran yang mencakup bidang
perdagangan,karantina,mata uang, paten, perkawinan,
imigrasi,pertahanan,telekomunikasi,dan penyediaan kesejahteraan dan pembayaran
bantuan lain
15. Negara bagian Australia(New south
wales, victoria, queensland, south australia, western australia,dan tasmania)
dan teritori(northern territory dan australian capital territory) bertanggung
jawab dalam hal pembuatan kebijakan ,sekolah umum,jalan dan
lalu lintas, RS umum, perumahan umum, dan peraturan bisnis
16. Pemerintah lokal berbentuk kota,
dewankota, atau shire yang bertanggungjawab untuk perencanaan kota,pesetujuan
bangunan,jalan lokal,parkir,perpustakaan,toilet umum, air dan
selokan,pembuangan sampah, hewan peliharaan dan fasilitas umum.
17. Pajak lokal dipungut dari pemilik
rumah berdasarkan nilai rumah mereka, pajak ini digunakan untuk
membayar berbagai layanan yang disediakan. Pemerintah lokal juga memungut biaya
parkir.
18. Memiliki parlemen yang bikameral
terdiri dari senat yang berisi 76 senator, dan sebuah dewan perwakilan yang
memiliki 150 anggota
19. Setiap negara bagian diwakili 12
senator yang masa jabatannya 6 tahun yang saling tertindih
20. Pemilihan anggota parlemen diadakan 3
tahun sekali dan hanya setengah dari kursi senat yang diperebutkan
21. Pemerintah dibentuk dewan perwakilan,
dan pemimpin partai atau koalisi mayoritas dalam dewan adalah perdana menteri
B.
Persamaan dan Perbedaan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Australia
|
No
|
Keterangan
|
Sistem Pemerintahan
Indonesia
|
Sistem Pemerintahan
Australia
|
|
1.
|
Kepala Negara
|
Presiden
|
Kepala Negara Inggris
|
|
2.
|
Bentuk Negara
|
Kesatuan Desentralisasi
|
Federasi
|
|
3.
|
Bentuk Pemerintahan
|
Republik
|
Monarki Konstitusional
|
|
4.
|
Sistem Pemerintahan
|
Presidensial (masa jabatan 5 tahun)
|
Parlementer
|
|
5.
|
Eksekutif
|
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang
dipilih langsung oleh rakyat.
|
Terdiri dari gubernur jenderal dengan pertimbangan para penasihat
eksekutif (perdana menteri dan para menteri).
|
|
6.
|
Legislatif atau Parlemen
|
Bikameral (yaitu DPR dan DPD, anggota DPR dan DPD menjadi
anggota MPR).
|
Terdiri dari gubernur jenderal, senator dan anggota dewan
perwakilan.
|
|
7.
|
Yudikatif
|
Mahkamah Agung, Badan Peradilan dibawahnya, dan Mahkamah
Konstitusi.
|
Mahkamah Agung Australia dan pengadilan-pengadilan federal
lainnya.
|
C. Kelebihan Indonesia dibanding Afrika Selatan dan Australia.
1. Berlandaskan ketuhanan, kehidupan kebangsaan
yang bebas.
2. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen
terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan
pemerintahan.
3. Pembuatan kebijakan dapat ditangani dengan cepat
karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif.
4. Presiden dan dewan perwakilan memiliki masa
jabatan yang sama, sehingga tidak bisa saling menjatuhkan.
5. Presiden yang dipilih rakyat memimpin
pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan terkait.
6. Tidak ada status tumpang tindih antara badan
eksekutif dan legislatif.
7. Legislatif dapat diisi oleh orang luar
termasuk anggota parlemen sendiri.
8. Badan eksekutif lebih stabil karena tidak
berhantung pada parlemen.
9. Penyusun program kerja kabinet lebih mudah
disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
10. Menteri tidak dapat dijatuhkan parlemen karena bertanggung
jawab pada presiden.
LATIHAN
SOAL
1. Afrika selatan menerapkan sistem politik
anti perlakuan yang berbeda terhadap jenis warna kulit , yang sering disebut...
a. Apartheid
b. Diskriminasi
c. Anti-apartheid
d. Konsolidasi
e. Integrasi
2. Bentuk negara Afrika selatan adalah....
a. Republik
b. Kesatuan
c. Monarki
d. Monarki konstitutional
e. Monarki parlementer
3. Bentuk pemerintahan dan Sistem
pemerintahan negara Afrika selatan adalah....
a. Republik, presidensial
b. Parlementer,monarki
c. Republik,presidensial
d. Republik,monarki
e. Kesatuan,parlementer
4. Parlemen di Afrika terdiri dari 2
bagian yaitu..
a. Senat dan dewan perwakilan
b. majelis nasional dan dewan nasional
c. majelis nasional dan dewan perwakilan
d. majelis nasional dan
dewan nasional provinsi
e. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
5. Pemilu di Afrika selatanterakhir pada
April 2004, dimana dimenangkan oleh partai...
a. partai ANC memenangkan
kursi parlemen
b. partai kebebasan Inkatha
c. Aliansi demokrat
d. Demokrat bebas
e. Partai Nasional Baru atau NNP
6. Jumlah lembaga legislatif di Afrika
selatan adalah...
a. 310
b. 400
c. 90
d. 410
e. 100
7. Afrika selatan memiliki 3 ibukota yaitu
legislatif, ekskutif dan yudikatif, ibukota yang diakui adalah...
a. CapeTown
b. Johannesburg
c. Pretoria
d. Bloemfontein
e. Victoria
8. Jumlah provinsi di Afrika selatan ada....
a. 33
b. 34
c. 3
d. 8
e. 9
9. Jumlah anggota dewan nasional di afrika
selatah adalah ....
a. 400
b. 90
c. 310
d. 210
e. 410
10. Sistem kepartaian afrika selatan adalah...
a. Multipartai
b. Bipartai
c. Bilokal
d. Bikameral
e. Konstitutional
11. Australia terdiri dari ... negara bagian yang menjadi
negara federasi
a. 8
b. 6
c. 7
d. 9
e. 10
12. Menteri di australia bertanggungjawab penuh pada...
a. Presiden
b. DPR
c. Kepala negara
d. MA
e. Parlemen
13. Sistem parlemen Australia terdiri dari....
a. Senat dan dewan
perwakilan
b. majelis nasional dan dewan nasional
c. majelis nasional dan dewan perwakilan
d. majelis nasional dan dewan nasional
provinsi
e. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
14. Bentuk pemerintahan Australia adalah....
a. Parlementer
b. monarki konstitutional
c. presidensiil
d. monarki absolur
e. monarki parlementer
15. Terdapat 3 tingkat pemerintahan di Australia yaitu....
a. Presidensiil,parlementer,monarki
b. Monarki,absolut,fedral
c. federal, negara
bagian/teritori, lokal
d. federal, negara bagian/teritori,monarki
e. presidensiil,monarki,federal
16. Setiap negara bagian di Australia diwakili 12 senator
yang masa jabatannya ... tahun
a. 8
b. 7
c. 6
d. 5
e. 4
17. Australia memiliki parlemen yang bikameral terdiri
dari senat yang berisi ... senator
a. 100
b. 90
c. 310
d. 400
e. 76
18. Australia memiliki parlemen yang bikameral terdiri
sebuah dewan perwakilan yang memiliki ... anggota
a. 100
b. 90
c. 310
d. 150
e. 400
19. Pemilihan anggota parlemen di australia diadakan ...
tahun sekali
a. 3
b. 4
c. 5
d. 6
e. 7
20. Menerapkan hukum yang dibuat oleh parlemen
persemakmuran yang mencakup bidang perdagangan,karantina,mata uang, paten,
perkawinan, imigrasi,pertahanan,telekomunikasi,dan penyediaan kesejahteraan dan
pembayaran bantuan lain merupakan tugas...
a. DPR
b. MPR
c. Kepala negara
d. Pemerintah Federal
e. Senat


Tidak ada komentar:
Posting Komentar